Menunggu telpon
Sekarang ini banyak orang penting atau yang merasa penting sedang harap-harap cemas: menunggu telpon. Bukan sembarang telpon, tapi telpon dari orang nomor satu di negeri ini. Ya, presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan akan menelpon calon menteri yang dipilihnya.
Cara yang agak aneh. Bagaimana kalau kemudian telpon sang calon menteri itu lagi eror, atau batery drop, atau hilang kecopetan waktu naik KRL (gak mungkin ya?). Kemudian belum sempat beli yang baru. Kasihan kan tidak jadi menteri gara-gara HP hilang. Atau ini hanya bahasa politik tingkat tinggi, yang sebenarnya sudah ada pembicaraan lain yang kita tidak tahu.
Peminat jabatan menteri ternyata banyak, ratusan. Ada yang mengajukan sendiri, atau lewat partai. Banyak partai menyodorkan calonnya. Dari partai yang dari awal mendukung koalisi sampai partai yang waktu pemilu berseberangan, bahkan yang mengklaim sebagai oposisi, kabarnya juga melirik jabatan ini.
Sementara jatah menteri untuk KIB 2 hanya 34 posisi, maka tidak bisa dipilih semua. Cara telpon mungkin merupakan cara final untuk menentukan pemenang.
Sebelumnya SBY memang sudah memanggil calon-calon menteri di kediamannya di Cikeas. SBy mungin melakukan litsus terhadap calon-calon menterinya. Sejumlah aturan main kabarnya dibuat untuk calon menteri, seperti kontrak kerja dan pakta integritas untuk lebih mengikat dan mendorong optimalisasi para calon pembantunya di pemerintahan lima tahun terakhir SBY. Kriteria calon menteri yang diharapkan SBY pun telah ditetapkan, yakni kompeten, jujur, bersih, dan berdedikasi.
Sementara untuk konteks politik, SBY punya dasar pertimbangan: koalisi, akomodasi, dan rekonsiliasi. Kata rekonsiliasi seakan ingin menegaskan undangan untuk partai yang dalam pemilu kemarin berseberangan; PDIP dan Golkar.
Untuk Golkar jelas, terpilihnya Aburizal Bakrie, yang merupakan menterinya SBY, menempatkan Golkar di bawah pengaruh politik SBY. Sementara PDIP masih malu-malu menyatakan koalisi atau oposisi, katanya menunggu keputusan Ketua Umum Megawati. Padahal sudah jelas, Taufik Kiemas, suami Megawati menjadi ketua MPR juga berkat dukungan Partai Demokrat.
Namun menteri adalah pembantu presiden, kabinet Indonesia adalah kabinet presidensial, orang yang dipilih siapa juga merupakan hak prerogatif presiden. Namun karena presiden dipilih melalui proses politik pasti ada politik yang bermain. Menyertakan mereka yang kemarin berjasa waktu pemilu, partai yang mendapat kursi banyak di DPR tentu lebih dipertimbangkan.
Sebagai warga negara yang baik, hanya bisa berdoa, semoga menteri yang dipilih mempunyai kapabilitas dan integritas yang baik. Sehingga bisa menjalankan program yang ditugaskan dengan baik. Pertimbangan politik iya, tapi tidak lupa juga dengan pertimbangan kualitas.
.........................
Menunggu telpon juga? Sayang HP ku eror seminggu kemarin, dan baru hidup tadi sore, jangan-jangan tadi ada yang telpon.
posted on:10/14/2009 6:46:08 PM | by: meds | under: opini | 
( 5 ) Komentar
