Demonstrasi, semoga tidak ramai-ramai mendemo angin
Kemarin, 28 Januari 2010 genap 100 hari pemerintahan SBY - Budiono. Kemarin juga ada demonstrasi besar di Istana Negara dan tempat-tempat strategis, ada yang pro pemerintah ada yang kontra. Isi tuntutan demo juga macam-macam, yang pro mengajak masyarakat mendukung pemerintahan SBY - Budiono, yang kontra lebih beragam: dari cabut outsourcing, batalkan perjanjian FTA ASEAN - China, ungkap kasus Bank Century, tuntaskan kasus Lumpur Lapindo, hingga turunkan SBY - Budiono karena dianggap gagal.
Elemen yang terlibat juga beragam, dari buruh pabrik, mahasiswa, hingga pengamat politik. Dari yang sekedar ikut-ikutan, hingga malu kalau diwawancarai wartawan sampai yang idealis dan menggebu-gebu. Pokoknya campur.
Di alam demokrasi, demonstrasi adalah hal yang wajar, bahkan di negara dengan sistem yang belum mapan, hal ini bisa menjadi sarana efektif mengontrol pemerintahan. Ternyata demonstrasi juga sudah dikenal di jaman kerajaan Majapahit. Dulu namanya pepe. Rakyat yang tidak sepakat dengan kebijakan raja akan melakukan pepe di alun-alun sampai raja menerima mereka di paseban untuk didengar keluhannya. (saya baca dari buku Gajah Mada karangan Langit Kresa Hariadi)
Kenapa 100 hari, kenapa ada yang menuntut keberhasilan pemerintahan hanya dalam waktu 100 hari? Banyak yang mengkritik, gaya pemerintahan SBY adalah politik pencitraan. Mungkin rasa percaya diri yang tinggi karena menang satu putaran dengan sekitar 60 persen pemilih juga membuat percaya diri dan membuat program 100 hari. 100 hari memang waktu yang singkat, tak mungkin bisa tiba-tiba memecahkan semua masalah bangsa. Tapi 100 hari direncanakan terciptanya tatanan dan selesainya program prioritas.
Ini program 100 hari Pemerintahan SBY - Budiono
1.Revitalisasi pertahanan
2.Penanggulangan terorisme
3.Peningkatan daya listrik
4.Peningkatan ketahanan pangan
5.Revitalisasi di bidang perindustrian, khususnya revitalisasi pabrik pupuk dan gula
6.Penggunaan tanah dan tataruang
7.Pembangunan infrastruktur
8.Peningkatan usaha mikro dan menengah yang menganggarkan 2 trilyun rupiah dengan kelipatan 10 kali sebagai pinjaman modal 9.Pendanaan dan investasi
10.Perubahan iklim dan lingkungan dengan menertibkan tataruang lahan
11.Reformasi di bidang kesehatan
12.Peningkatan di bidang pendidikan, meliputi pendidikan umum dan agama. Fokus program ini adalah menyambungkan mismatch antara lembaga pendidikan dan lapangan pekerjaan
13.Kesiagaan penanggulangan bencana dengan menyiapkan tim standby force yang di antaranya terdiri dari tim medis dan unsur TNI/Polri
14.Sinergi antara pusat dan daerah di bidang pembangunan ekonomi, usaha, dan lain-lain
source: www.eramuslim.com/berita/nasional/sby-gulirkan-program-100-hari.htm
Ini yang dikritisi para demonstran dan beberapa pengamat. Beberapa elemen menyebut SBY gagal menjalankan program 100 harinya. Lalu adapula yang mengkritik program 100 hari hanya bagian dari politik pencitraannya saja. Dalam acara debat di salah satu TV swasta, anggota DPR dari PDIP, Budiman Sudjatmiko menganggap era SBY sebagai demokrasi visual. Bermain citra, mungkin bisa diartikan meyakinkan rakyat dengan citra yang wah.
Politik pencitraan inilah juga yang dikritik menyebabkan SBY lambat dan gamang menghadapi banyak kasus.
Masih ingat kasus Bibit Chandra yang kita akhirnya tidak tahu, ada apa sebenarnya? Adalah hal yang lucu, kalau memang Bibit - Chandra bersalah kemudian kasusnya ditutup begitu saja tanpa pengadilan. Juga sangat lucu kalau kasus ini memang ada rekayasa, siapa yang merkayasa, apa tujuannya. Lucu lagi hanya untuk mengeluarkan keputusan seperti ini SBY membentuk Tim Pencari Fakta yang bahkan hasil rekomendasinya tak dipakai. Sampai sekarang kita tak tahu, ada apa sebenarnya. Apakah Bibit - Chandra memang menerima suap atau mereka korban rekayasa. Juga mengenai orang-orang yang namanya disebut dalam rekaman, tidak ada klarifikasi dan kejelasan.
Itu baru salah satu: lihat kasus penculikan 98, kasus Munir, Kasus BLBI, kasus 27 Juli, Tragedi Semanggi, dan Ninja di Tapal Kuda. Hilang. Terakhir Kasus Bank Century yang menyebabkan LPS menggelontorkan dana 6.7 T. Juga berlarut-larut.
Tapi begitulah, kita sering disuguhi berapa pentas drama politik sambung-menyambung seperti sinetron. Satu belum selesai ada cerita baru yang lebih menarik, orang pun lupa dengan kasus lama.
Untung masih ada media, yang menjadi penyampai berita kepada masyarakat, hingga walaupun begitu banyak cerita dipentaskan, masih ada arsip untuk dibuka-buka. Tentang penyataan politisi yang berbeda tahun lalu dan sekarang, tentang peryataan para pejabat yang berbeda dalam menjawab satu masalah. Peryataan yang berbeda antara bawahan dan atasan. Juga menyimpan catatan janji politik.
Semoga media tidak ikut-ikutan terjebak dalam pusaran cerita tapi sebagai kekuatan pengimbang dan pengawas manakala banyak orang meragukan peran lembaga legislatif DPR.
Dan orang-orang berdemonstrasi, para pejabat tetap bekerja seperti semula, masyarakat terhibur denga ramainya demo yang beberapa ada aksi pukul-pukulan antara polisi dengan pengunjuk rasa. Di TV juga terjadi perdebatan antara politisi pemerintah dengan politisi "oposisi". Pokoknya ramai.
Namun efektifkan demo? Kalau julah massanya banyak saya kira efektif, bisa mengubah kebijakan, menggoyang pemerintahan. Tapi kalau sedikit dan sporadis, sia-sia, mungkin hanya akan dianggap angin lalu. Tidak ada pejabat yang mendengarkan suara orang berdemonstrasi. Suara-suara brisik di jalan mungkin tidak terdengar hingga ke ruangan pejabat yang nyaman dan sejuk.
Saya pernah di Gedung DPR ketika ada demonstrasi besar, kalau tak salah menentang RUU Tenaga kerja. Ketika dalam gedung temnpat para anggota berkantor, hampir tak terdengar suara para orator, hanya sayup-sayup. Saya pikir, kasihan mereka yang demo di luar, kepanasan dan kehausan tapi tak ada yang mendengar.
Lalu kenyataan, kebanyakan pejabat jarang yang berani menemui demonstran. Tidak di DPR, di Istana, di kantor Gubernur, kantor DPRD, Kantor Bupati, orang demo ya demo sendiri. Paling yang menghadapi Polisi atau satpol PP. Mendemo Angin.
Tentu berbeda kalau jumlahnya banyak. Akan muncul di headline banyak surat kabar, radio, dan televisi. Memang, sang pejabat tidak menemui demonstran, tapi mereka mungkin menggunakan waktu santainya untuk menonton TV, dan akan melihat kalau demo itu besar. Kalau melihat massa yang besar, tentu pejabat akan berpikir. Mungkin akan berpikir "Wah, bisa berbahaya kalau dibiarkan".
Demo kemarin memang belum fantastis dalam jumlah. Namun pesan-pesan yang muncul sudah mulai berani menggoyang RI 1. Semoga pemerintah mendengarkan dan segera melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga tidak menjadi bola salju yang akan makin membesar dan bisa membahayakan banyak orang.
Semoga demonstrasi yang ada tidak mendemo angin, semoga sampai ke relung hati para pejabat negara, pemegang mandat mengurus rakyat. Karena kalau tidak, sia-sia keringat yang mengucur, semangat yang berkobar, hanya untuk memenuhi udara dengan teriakan keras menuntut perbaikan. Atau sekedar penghias halaman depan surat kabar, yang akhirnya pun usang dan jadi pembungkus makanan. Tidak didengar.
......
posted on:1/28/2010 4:19:02 PM | by: meds | under: opini | 
( 6 ) Komentar
